Legislator Minta Kemnaker Perketat Pengawasan Penyalur Tenaga Kerja Nakal

20-05-2024 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Rizal dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024). Foto : Mu/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Rizal menemukan maraknya oknum penyalur tenaga kerja yang menyalurkan tenaga kerja dengan mengambil banyak keuntungan dari memotong gaji pekerja yang disalurkan. 

 

Rizal menjelaskan, banyak pekerja di Tangerang, Banten, yang bekerja di perusahaan dengan gaji UMR (Upah Minimum Regional). Namun karena kontraknya dilakukan melalui yayasan, maka gaji yang diterima jauh di bawah UMR.

 

Ia meminta hal ini menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan memperketat pengawasan terhadap jasa penyalur tenaga kerja yang nakal.

 

Sebab, selama ini pihaknya sering kali mendapat laporan kejadian serupa terutama terjadi di wilayah Tangerang, Banten.

 

"Saya mohon kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap ini, outsourcing. Katakanlah dia (mendapatkan) gajinya kadang-kadang Rp2 juta, saya tanyakan ada yang (gajinya) Rp2,5 juta, padahal di perusahaan itu digaji berdasarkan UMR," jelas Rizal dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

 

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PAN ini juga meminta Kemnaker untuk memperbanyak pelatihan-pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada untuk menekan angka pengangguran.

 

"Saya kira ke depan perlu dilakukan penambahan semacam latihan-latihan di BLK, sehingga anggarannya kalau bisa diperbesar dan ini juga disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja yang ada di Banten supaya diperbanyak pelatihan-pelatihan seperti ini sehingga bisa menampung tenaga kerja - tenaga kerja yang banyak menganggur," harapnya. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...